Pembentukan Kecamatan Baru Hendaknya Meningkatkan Pelayanan Publik

Yakin Penuhi Syarat, Dua Kecamatan Siap Dibentuk

LAHAT – Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Kecamatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI, H.M. Budi S. Sudarmadi mengingatkan, pembentukan Kecamatan baru, sebagaimana termaktub dalam amanat Undang-Undang (UU) RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilakukan diantaranya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Demikian dipaparkannya dalam acara Pembukaan Pertemuan dan Ramah Tamah dengan Tim Verifikasi dari Kemendagri dan Pemerintahan Sumsel, Selasa (14/2) sore di Gedung Pertemuan Pemkab Lahat.

Dikemukakannya, sebagaimana diterangkan dalam pasal 221 ayat Satu UU RI tersebut, setidaknya ada tiga hal yang hendaknya melatarbelakangi pembentukan Kecamatan baru, yakni meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

“Niatnya harus memacu peningkatan pelayanan publik di daerah tersebut. Seandainya jadi, maka pelayanan publik di Kecamatan baru tersebut nantinya harus meningkat. Jika kesejahteraannya nanti diduga bakal menurun, maka sebaiknya tidak perlu dibentuk Kecamatan baru,” jelas Sudarmadi, di hadapan para Kades yang bakal masuk dalam wilayah Kecamatan Baru, Mulak Sebingkai dan Lahat Selatan.

Lebih lanjut dipaparkannya, pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 221 tersebut, haruslah memenuhi sejumlah persyaratan, baik itu dasar, teknis maupun administratif. Adapun persyaratan dasar yang harus dipenuhi oleh Kecamatan baru, sambungnya, meliputi jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, jumlah minmal Desa/Kelurahan yang menjadi cakupan, dan usia minimal Kecamatan.

“Kalau untuk luas wilayah minimal, saya yakin sudah terpenuhi. Karena saya lihat, wilayah Lahat ini memang Luas. Sedang untuk syarat dasar lainnya, seperti jumlah penduduk minimal, nanti akan kita coba cek berapa jumlah penduduk minimalnya,” ujarnya.

Kemudian persyaratan teknis, yang mana hal ini meliputi kemampuan keuangan Daerah, sarana dan prasarana Pemerintahan, serta persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

“Saya ingin lihat dulu kemampuan keuangan Daerah, apakah di tahun 2017 ini APBD Lahat sudah dianggarkan atau belum. Kemudian mengenai sarana dan prasarana, Pak Sekda, jangan sampai Camat dikasih Kantor baru, mobil bagus, namun kewenangannya masih sangat terbatas. Harus dikasih izin-izin tertentu,” terangnya.

Dan selanjutnya, sambung Sudarmadi, persyaratan harus memenuhi administratif yang meliputi kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau nama lain di Kecamatan induk, serta kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk.

“Mengenai hal ini, perlu saya sampaikan bahwa kedepan mungkin akan ada peraturan baru, dimana Lurah akan menjadi bagian Kecamatan. Sebab, di sejumlah Kecamatan, saya lihat ada Lurah yang sulit diatur oleh Camat. Karenanya, untuk mempermudah koordinasi, Lurah akan tunduk dibawah Camat,” jelasnya.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, menurut Sudarmadi, yakni mengenai penentuan Ibukota Kecamatan. Sebab, yang demikian ini berdampak pada kemudahan koordinasi antar Desa dan/atau Kelurahan terhadap Kecamatan induk.

“Efektifnya, letak Ibukota Kecamatan itu hendaknya berada di tengah-tengah. Dan ini perlu disepakati oleh para Kades dan/atau Lurah. Jangan sampai, seperti kejadian yang pernah saya alami, pernah ada Kades yang nanya, ‘Ibukota Kecamatan kami ini di mana?’,” saran Sudarmadi, disertai guyonan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lahat, H. Nasrun Aswari, menanggapi paparan dari pihak Kemendagri, menyatakan keoptimisannya bahwa dua Calon Kecamatan baru di Kabupaten Lahat, yakni Mulak Sebingkai dan Lahat Selatan akan segera terbentuk. Pasalnya, jika merujuk pada persyaratan yang termaktub dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana dipaparkan oleh Kasubdit Kecamatan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI tersebut, yang demikian itu sudah terpenuhi.

“(Pemenuhan persyaratannya, red) sudah lebih dari cukup. Dan memang sasarannya untuk meningkatkan pelayanan publik. Harapan kita, dua Kecamatan baru di Kabupaten Lahat itu dapat disahkan secepatnya,” imbuhnya. (red)

Share This:

Leave a Comment